Jakarta Green Building

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan regulasi penerapan konsep hemat energi dan ramah lingkungan dalam bangunan gedung. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No.38 tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Dengan regulasi ini, Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan pertama di dunia yang menetapkan peraturan daerah tentang bangunan gedung hijau.

Peraturan Gubernur No.38 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung HIjau

Dalam peraturan gubernur ini, dimensi dan fungsi bangunan harus dipandang dari berbagai aspek, diantaranya fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya. Konsepsi hemat energi dan ramah lingkungan yang merupakan elemen dasar dari bangunan gedung hijau.

Diharapkan penerapan regulasi ini akan menekan biaya operasional gedung yang cenderung meningkat dan makin mahal dari tahun ke tahun. Penghematan akan terjadi dalam pegelolaan gedung-gedung komersial maupun gedung-gedung kantor lainnya. Aturan itu saat ini telah diimplementasikan untuk bangunan baru.
Sementara untuk bangunan yang sudah ada, penerapan konsep hemat energi dan ramah lingkngan akan dilaksanakan secara bertahap.

Audit Hemat Energi

Regulasi gedung hemat energi dan ramah lingkungan akan diperkuat dengan pelaksanaan audit soal penggunaan energi pada gedung. Pelaksanaan audit penggunaan energi mengacu pada Peraturan Daerah No.33 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi Lingkungan.

Melalui audit ini didapatkan indikasi, gedung mana saja yang masih boros, dan gedung mana yang efisien dalam penggunaan energi. Selain itu, dari hasil audit juga akan disampaikan rekomendasi pada pengelola gedung. Rekomendasi  itu bisa berupa perubahan perilaku dari pengelola dan pengguna gedung,namun bisa juga berbentuk perubahan standard operational procedure (SOP) dari peralatan mechanical electrical pada gedung-gedung perkantoran, khususnya yang sudah tidak efektif karena usia pakainya.

Read More

(calon) Gubernur Jakarta Tidak Akan Mampu Menyelesaikan Masalah Ciliwung

" Sehebat apapun gubernur yang terpilih, kalau tidak bisa mengatasi banjir dan macet, maka dia akan dicap gagal. Walaupun sektor lain naik ( baik) tetap saja dicap gagal", kata seorang politisi dalam sebuah diskusi dengan tema " Untuk Jakarta Lebih Baik" di sebuah cafe di Jakarta.

Dari pernyataan beliau yang juga menjadi seorang kandidat calon gubernur, maka dapat dipastikan beliau juga akan dianggap gagal jika terpilih dan menjabat Gubernur DKI Jakarta karena tidak mampu mengatasi permasalahan Banjir dan macet. Namun jangankan menyelesaikan kedua permasalahan utama jakarta tersebut, untuk permasalahan banjir saja , siapapun tidak akan mampu menyelesaikannya.Karena kedua permasalahan tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Jika ada calon gubernur yang menyatakan dalam kampnyenya akan sanggup menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, maka ada baiknya beliau diuji dengan permasalah Ciliwung. Namun lagi-lagi dapat dipastikan semua calon gubernur tersebut akan memberikan dam memaparkan rencana solusi penyelesaian yang mirip satu dengan lainnya. Karena kajian permasalahan Ciliwung sudah dikumpulkan dari A s/d Z dan  kajian program pengelolaan Ciliwung sudah banyak dilakukan bahkan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda.

Masterplan Ciliwung Masa Depan - Lokasi : Rw.01 Kelurahan Bidaracina ( kiri ) dan Gudang Peluru kec. Tebet ( kanan)

Mengapa Ciliwung harus menjadi ukuran tingkat kemampuan dan keberhasilan seorang (calon) Gubernur Jakarta?

• 1.    Pertama, karena banjir yang terjadi di Jakarta terkait erat dengan keberadaan sungai Ciliwung. Walaupun masih ada beberapa sungai yang juga dapat menyebabkan banjir namun banjir yang disebabkan sungai Ciliwung lah yang sempat melumpuhkan Jakarta beberapa kali. Jika permasalahan Ciliwung dapat ditangani oleh mereka maka permasalahan banjir Jakarta juga akan berkurang drastis.

• 2.    Kedua, karena permasalahan Ciliwung merupakan permasalahan lintas sektoral dan lintas batas wilayah administrasi, yang menyangkut kepentingan banyak pihak dan melibatkan berbagai institusi dan unsur masyarakat.

Lalu mengapa seorang Gubernur DKI Jakarta tidak akan mampu menyelesaikan masalah Ciliwung ?, alasannya adalah point kedua dari pertanyaan di atas. Gubernur DKI Jakarta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan ini. Penyelesaian permasalahan Ciliwung atau banjir di Jakarta harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan multi pemangku kepentingan dan koordinasi  antar instansi terkait.

Dengan kata lain, kegagalan atau keberhasilan penyelesaikan permasalahan Ciliwung atau banjir di Jakarta adalah hasil kerja semua pihak bukan hanya kegagalan atau keberhasilan seorang Gubernur DKI Jakarta saja.

 ” Penderitaan Ciliwung, Penderitaan kita semua. Kita harus bekerja sama, terlebih Ciliwung tidak terpisahkan dari kehidupan warga Jakarta. “   (Rikard Bangun )

Read More

Dukung Sungai Ciliwung sebagai Kawasan Ekowisata

Sungai Ciliwung pada abad VV - XVI merupakan sebuah sungai indah, berair jernih dan bersih, karena itu kapten kapal asing sering singgah untuk mengambil air segar untuk diisikan ke botol dan guci mereka. Jean Baptisete Tavernier, sebagaimana dikutip Van Gorkom, mengatakan Ciliwung memiliki air yang paling baik dan paling bersih di dunia.

Ekowisata Ciliwung
untuk pemulihan  lingkungan

Dulu berkat sungai Ciliwung, kota Jakarta ( Batavia ) pernah mendapat julukan " Ratu dari Timur "..Banyak pendatang asing menyanjunh tinggi, bahkan menyamakannya dengan kota-kota ternama di Eropa, seperti Venesia di Italia.

Sekarang walaupun kwalitas air sungai Ciliwung tidak lagi menunjukan sisa-sisa masa keemasan itu, tetapi paling tidak beberapa lokasi di kawasan sungai Ciliwung masih memiliki panorama alam yang masih menyimpan jejak-jejak masa keemasannya.

Jeram-jeram kecil dan menengah dibagin hulu masih dapat kita rasakan sensasinya. Rerimbunan pepohonan di kawasan Lenteng agung  sampai denfan Condet, jejeak-jejak kejayaa pertanan Jakarta masih dapat kita temui.. Di kawasan yang dikelola oleh teman-teman komunitas, pohon belimbing, duku dan salak Condet serta pohon-pohon yang sudah langka sisa-sisa kejayaan pertanian Jakarta masih terus dipelihara dan dapat kita nikmati buahnya.

Namun sepenggal Ciliwung yang menyisakan jejak-jejak kejayaan tersebut seolah tenggelam  oleh   isu-isu penurunan kualitas lingkungan, terutama isu banjir dan sampah. Sepenggal Cilwung yang memberikan harapan itu seolah terabaikan oleh kegiatan-kegiatan pemecahan masalah lingkungan yang bersifat teknis, pembuatan sodetan sungai, normalisasi sungai, pembuatan resapan aliran permukaan dll.

Penyelesaian masalah lingkungan secara teknis memang dibutuhkan, tetapi hal tersebut perlu diselaraskan dan didukung dengan langkah non teknis. Sekarang saatnya pihak-pihak yang berkepentingan mempertimbangkan penyelesaian masalah Ciliwung dengan memperhatikan dan mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan mengembangkan kawasan Ciliwung yang masih memiliki jejak-jejak kejayaan.

Halaman facebook ini dibuat untuk menghimpun dan menyebarluaskan  informasi kawasan sungai Ciliwung yang masih memiliki jejak kejayaan serta menggalang dukungan masyarakat agar para pemangku kepentingan terkait pengelolaan lingkungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk :

•  Mengembangkan dan menetapkan kawasan sungai Ciliwung sebagai kawasan Ekowisata.
•  Mengembangkan dan menetapkan lahan yang dikelola oleh komunitas peduli sebagai lahan konservasi tanaman asli Jakarta dan laboratorium alam Ciliwung.

Dengan dukungan masyarakat untuk pengembangan kawasan Ekowisata Ciliwung kita berharap sungai Ciliwung dapat menjadi salah satu ikon yang bisa dibanggakan, serta upaya pemulihan kondisi Ciliwung kelak hasilnya dapat di nikmati oleh generasi mendatang.

klik disini untuk :

Dukung Sungai Ciliwung 

sebagai Kawasan Ekowisata 

Bantu Sebarkan..!

Terima kasih telah  memberikan dukungan atas upaya ini. 

Salam Peduli..keep care to share!

Tabe’

Read More

Macet dan Pertambahan Kendaraan di Jakarta

Permasalah kemacetan di Jakarta terjadi karena rasio pertambahan pengguna kendaraan dengan pertambahan luas jalan yang tidak berimbang,


Jumlah Kendaraan JAKARTA : +- 6,7 juta unit :

• Kendaraan Pribadi ; 6,6 juta kendaraan ( 98%)
• Kendaraan Umum ; 91,082 kendaraan  ( 2% )
• Laju Pertambahan kendaraan ; 8,1% per tahun ( rata-rata dalam rentang 2004-2009 )
• 186 mobil dan 986 motor PER HARI

JADETABEK : +- 10,5 juta unit, Laju Pertambahan : 259 mobil dan 2061 motor PER HARI

JARINGAN JALAN

• Panjang : 7650 km 
• Ruas Jalan 40,1 km2 (6.2% dari total luas DKI Jakarta)
• Laju Pertambahan  Jalan :  ± 0.01% per tahun

Tahun 2014 Jakarta akan Macet Total karena Jumlah kendaraan (Panjang) =  Luas Ruas Jalan →

Permasalahan Kemacetan : Jakarta Macet Total 2014

Kebijakan yang diambil dan dijalankan Pemprov DKI Jakarta tidak dapat berjalan dengan baik dalam mengatasi permasalahan kemacetan jika berbagai elemen yang ada tidak dapat bekerjasama dan bersinergi. Kebijakan yang telah dan sedang dipersiapkan Pemprov DKI Jakarta antara lain :

1. Pembangunan Transportasi Publik

• Bus Rapid Transit 
• Peningkatan Kereta Api Jabodetabek
• Mass Rapid Transit
• Ligth Rail  Transit

2. Pembatasan Lalu Lintas

• oPembatasan penggunaan kendaraan bermotor
• oPemakaian jalan berbayar / ERP (menunggu keluarnya peraturan)
• oPembatasan areal parkir
• oFasilitas untuk kendaraan umum, untuk  mendukung transportasi publik (Terminal Ragunan, Kali Deres, Kp. Rambutan)

Namun untuk mengalihkan para pengguna kendaran pribadi ke moda angkutan publik, PemProv DKI Jakarta harus dapat menjamin ketersediaan dan kwalitas pelayanan Angkutan Publik.

 sumber : Vivanews.com,

Saptastri Ediningtyas Kusumadewi ( Kebijakan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta )

 

Read More

Sejarah Jakarta : Djakarta 1942-1972

Penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hatu penduduk lokal pada Perang Dunia II.
Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kaotapraja di bawa walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu ( Dati I ) yang dipimpin seorang Gubernur.
Gubernur petama Djakarta adalah dr. Sumarno Sosroatmojo, seorang dokter tentara.Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno.

Sejarah Jakarta : Djakarta 1942-1972

Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI). Gubernurnya tetap Sumarno.Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua. Berbagai kantung pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Rawamangun, dan Pejompongan. Pusat-pusat pemukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Mesjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat pemukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.

Laju perkembangan penduduk ini pernah dicoba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai "kota tertutup" bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.

Read More

Sejarah Jakarta : Batavia 1619-1942

Sejarah Jakarta : Batavia abad ke-18

Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke -17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah satu kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia.
Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi.

Pada saat itu  luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum. Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolinialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai.

Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Di awal abad ke-20, Batavia di utara, Koningspein, dan Mester Cornelis (Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah kota.

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java disamping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. ( wikipedia indonesia )

Baca juga..

• Sunda Kelapa ( 397–1527 )
• Jayakarta ( 1527–1619 )

Read More

Sejarah Jakarta : Jayakarta 1527-1619

Orang Portugis merupakan orang eropa pertama yang datang ke Jakarta.
pada abad ke-16, Surawisesa raja Sunda meminta bantuan Portugis yang berada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda kelapa sebagai perlindungan ari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. 
Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusuma, dimana Surawisesa di selokan dengan gelar Mundinglaya.

Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebut peristiwa ini tragedi, karena penyerangan tersebut membungihanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda disana termasuk syahbandar pelabuhan.
Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, walikota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti "kota kemenangan". Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi sultan di Kesultanan Banten. ( wikipedia indonesia )

Batavia (1619–1942)

Read More

Sejarah Jakarta : Sunda Kelapa (397–1527)

Jakarta pertma kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa, yang terletak di muara Sungai Ciliwung. Ibukota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pajajaran atau Pajajaran (sekarang Bogor ) dapat di tempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama dua hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang,Cigede,Tamgara dan Cimanuk.

Sunda Kelapa dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan terpenting karena dapat ditempuh dari ibukota kerajaan  dalam waktu dua hari.
Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari KerajaanTarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 yang diperkirakan merupakan ibukota Tarumanagara yang disebut Sundapura.

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. ( sumber : Wikipedia Indonesia )

Read More

Sejarah Kota Jakarta

Jakartaku Masa Kini

Nama Jakarta dianggap sebagai kependekan dari kata Jayakarta. Nama ini pada awalnya diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon dibawah pimpinan Fatahillah ( Falatehan ) setelah menyerang dan menaklukan pelabuhan sunda kelapa pada tanggal 22 Juni 1527.
Jayakarta diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun arti sebenarnya adalah " Kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan  atau usaha".

Periode Sejarah Jakarta

• Sunda Kelapa : Abad ke-14 sebagai pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran.

• Jayakarta (1527–1619) : 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
• Batavia (1619–1942) : 
  • 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
  • 1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia � 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia

• Djakarta (1942–1972) : 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah  menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
  • September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
  • 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
  • 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta. � 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Jakarta .Raya.
  • Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
• Pemerintah Propinsi DKI Jakarta : 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

  Walikota Dan Gubernur :

• Suwiryo, Walikota (1945 -1951)
• Sjamsuridjal, Walikota (1951- 1953)
• Sudiro, Walikota (1953- 1960)
• Dr. Sumarno, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1960- 1965)
• Henk Ngantung, Gubernur (1-964 - 1965)
• H. Ali Sadikin, Letjen TNI AL/Marinir (Purn.),Gubernur (1966- 1977)
• H. Tjokropranolo, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1977 - 1982)
• R. Soeprapto, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1982 - 1987)
• Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1987 - 1992)
• Surjadi Soedirdja Gubernur ( 1992 - 1997 )
• Sutiyoso , Letjend ( Purn ) TNI AD Gubernur ( 1997 - 2007 )

Read More